MAKALAH TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGELUARKAN UANG DAN MENGGUNTINGAN UANG BARU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Uang adalah tanda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar, pemerintah mengeluarkan uang ini dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam kehidupan yang semakin modern ini
Oleh karena itu, penulis akan mencoba menguraikan tentang pemerintah dalam kebijakannya mengeluarkan uang baru dan pengguntingan uang.

1.2 Maksud Dan Tujuan
Maksud dan tujuan menyusun karya tulis ini adalah sebagai berikut:
- Mencoba menguraikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengeluaran dan pengguntingan uang baru
- Menguji kemampuan penulis, sejauh manakah penulis mengetahui masalah kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut
- Mencoba untuk menggambarkan kepada pembaca dampak-dampak dari kebijakan pemerintah mengeluarkan uang dan pengguntingan uang.

BAB II

PERMASALAHAN

kebijakan adalah rangkaian tindakan bukan tindakan tunggal, sehingga suatu tindakan akan berkait dengan tindakan yang lain.

visi dan misi kebijakan

VISI

Terwujudnya “Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain Secara Cepat, Tepat dan Terpadu  Menuju Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat”

MISI

1. Menggerakkan upaya penanganan krisis dan masalah kesehatan lain yang   lebih bernuansa pencegahan,mitigasi dan kesiapsiagaan dari pada tanggap darurat dan rehabilitasi.
2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau secara profesional.
3. Meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan penanganan krisis dan masalah  kesehatan lain
4. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam penanganan krisis dan masalah kesehatan lain.
5. Menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk penanganan krisis dan masalah kesehatan lain.

KEBIJAKAN

1. Penanganan krisis dan masalah kesehatan lain lebih menitik beratkan  kepada  upaya sebelum terjadinya bencana.
2. Pengorganisasian penanganan krisis dan masalah kesehatan lain  di tingkat  Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan semangat desentralisasi dan otonomi.
3. Penanganan krisis masalah kesehatan lain diselenggarakan dengan memperkuat koordinasi dan kemitraan baik di tingkat Pusat maupun Daerah
4. Pemantapan jaringan  lintas  program dan lintas sektor dalam penanganan krisis   dan masalah kesehatan lain
5. Pemantapan sisitim Informasi dan komunikasi penanganan krisis dan masalah kesehatan lain peningkatan kapasitas Sumber Daya Kesehatan dan Masyarakat guna menunjang kemandirian masyarakat dalam panangana krisis dan masalah kesehatan lain
6. Pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan, tenaga kesehatan, obat, dan perbekalan kesehatan dalam penanganan krisis dan masalah kesehatan lain diatur secara berjenjang
7. Setiap korban akibat krisis dan masalah kesehatan lain mendapatkan kesehatan pelayanan kesehatan secara mungkin secara optimal dan manusiawi dan responsif gender.
8. Pada masa tanggap darurat, pelayanan kesehatan dijamin oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelayanan kesehatan pasca tanggap darurat disesuaikan dengan kebijakan Menteri Kesehatan dan Pemerintah Daerah setempat.
9. Pemantapan regionalisasi penanganan krisis dan masalah kesehatan lain untuk mempercepat respon.

STRATEGI

1. Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan krisis dan masalah kesehatan lain.
2. Mendorong terbentuknya unit kerja untuk penanganan masalah krisis kesehatan lain di daerah.
3. Mengembangkan sistem manajemen penanganan masalah krisis dan masalah kesehatan lain hingga ke tingkat Desa.
4. Setiap Provinsi da Kabupaten/Kota berkewajiban membentuk satuan tugas kesehatan yang memiliki kemampuan dalam penanganan krisis dan masalah kesehatan di wilayahnya secara terpadu berkoordinasi dengan Satkorlak PB dan Satlak PB.
5. Mengembangkan sistem informasi dan kamunikasi penanganan masalah krisis dan kesehatan lain.
6. Memperkuat jejaring Informasi dan komunikasi melalui peningkatan intensitas pertemuan koordinasi dan kemitraan lintas program/lintas sektor, organisasi non Pemerintah, masyarakat dan mitra kerja Internasional secara berkala.
7. Menyiapkan sarana dan prasarana  yang memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi korban akibat krisis dan masalah kesehatan lain dengan memobilisasi semua potensi.
8. Meningkatkan kualitas  dan kuantitas petugas melalui pendidikan dan latihan
9. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mengenal, mencegah dan mengatasi krisis dan masalah kesehatan lain di wilayahnya.
10. Mengembangkan sistim regionalisasi penanganan krisis  dan masalah kesehatan lain melalui pembentukan pusat- pusat penanganan regional.

Dalam kehidupan sehari-hari dan dari peristiwa-peristiwa yang kita dapat dikatakan bahwa uang sangat berpengaruh terhadap terhadap kehidupan. Manusia dapat berbuat berbagai hal untuk memenuhi kepuasannya dengan yang.
Bagaimana kalau uang tidak diciptakan atau dibuat, Mungkinkah masyarakat akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya? Jawabannya tidak mungkin, karena tidak ada alat untuk membayar sesuatu benda yang kita inginkan, kecuali barter itu juga bila saling membutuhkan.

2.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Mengeluarkan Uang Baru
Uang merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-sehari, manusia tidak akan hidup tanpa uang, karena segala sesuatu yang kita inginkan harus dibeli dengan uang.
Oleh karena itu pemerintah pada zaman dulu mengeluarkan yang namanya uang. Dengan sebutan OERI (Uang Republik Indonesia). Dengan adanya uang masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak seperti sebelum adanya uang, masyarakat melakukan tepat mengeluarkan kebijakan pembuatan uang pada masa itu.

Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan uang pada saat itu sangat tepat, karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas jual beli. Akan tetapi jika pemerintah mengeluarkan uang baru pada saat ini sangat tidak tepat, karena akan mengakibatkan inflasi, sebaba-sebab terjadinya inflasi antara lain
a. Kelebihan jumlah uang yang beredar dibandingkan dengan kebutuhan
b. Kurangnya jumlah penawaran barang atau juga jasa dibandingkan dengan permintaan
Sebab-sebab di atas akan mengakibatkan yaitu:
a. Tingkat suku bunga yang menurun
b. Naiknya bunga modal
c. Naiknya UNIR
d. Naiknya bahan baku produksi dan lain-lain

2.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Pengguntingan Uang Baru
Dalam menjalankan roda perekonomian, pemerintah khususnya lembaga keuangan harus mengetahui lebih dulu keadaan perekonomian di sekelilingnya, agar langkah-langkah yang akan diambil nantinya tidak akan merugikan semuanya
Apabila roda perekonomian mengalami inflasi, pemerintah harus mengambil sangat tepat yaitu dengan melakukan pengguntingan uang baru. Karena ini adalah salah satu cara untuk menekan inflsi. Akibat dari pengguntingan uang baru salah satunya tingkat suku bunga akan naik dan bahan-bahan produksi atau kebutuhan lainnya akan turun.
Pengguntingan uang ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan dulu, pada saat itu perekonomian Indonesia sangat kurang stabil, dengan demikian pengguntingan uang hanya bisa dilakukan dalam keadaan perekonomian kurang stabil, itu juga tergantung pada pemerintah atau lembaga keuangan yang melihat keadaan di sekelilingnya, apakah akan menimbulkan dampak positif ataupun yang negatif

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Banyak masyarakat yang mengeluarkan tentang perekonomian di negara ini, sampai saat ini masih belum membaik.
Apakah pemerintah akan melakukan sesuatu hal yang bisa memulihkan roda perekonomian ini, mungkin pemerintah bingung dengan keadaan ekonomi ini, jika melakukan sesuatu hal seperti waktu dulu, yaitu melakukan pengguntingan atau pengeluaran uang baru. Nantinya akan ada dampaknya baik dampak yang positif ataupun yang negatif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Depdikbud, Suplemen GBPP SMU Mata Pelajaran Ekonomi, Jakarta, 1999
2. Depdikbud, Garis-Garis Besar Pokok Pengajaran Mata Pelajaran Ekonomi, Jakarta, 1994

,,cuma ini yang bisa saya cari,,, sedikit gan,,,

.tapi bermanfaatlah.